Untuk membangkitkan kembali pariwisata indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta sejumlah upaya untuk memulihkan sektor pariwisata, khususnya di bali . Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (Menparekeaf/Barekraf) Sandiaga Salahuddin Uno pun menggelar rapat koordinasi (rakor) tingkat menteri terkait perluasan travel corridor arrangement untuk sektor pariwisata yang memungkinkan kunjungan kembali wisatawan mancanegara (wisman).
“Ini adalah bentuk komitmen kami dari Kemenparekraf untuk menindaklanjuti guidance yang disampaikan oleh Presiden kemarin, yaitu bagaimana Bali bisa menyiapkan pembukaan bagi wisatawan mancanegara pada pertengahan Juni atau Juli tahun ini dengan berbagai persyaratan,” terang Sandiaga Uno usai melakukan rakor, Rabu (17/3/2021) di Poltekpar Bali, Nusa Dua, dalam rilis yang diterima Newindonesiatourism dari Kemenparekraf.
Rakor dihadiri Menteri Luar Negeri Retno Marsudi; Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo; Gubernur Bali I Wayan Koster; Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati; Dirjen Imigrasi Kemenkumham Jhoni Ginting. Lalu, ada juga semua pejabat Eselon I di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf; serta enam perwakilan dari sejumlah kementerian/lembaga seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, Satgas COVID-19 dan pihak terkait lainnya.
Menurut Menparekraf, persyaratan tersebut adalah angka COVID-19 yang terkendali dan terus ditekan, peningkatan kepatuhan protokol kesehatan, peningkatan dan penguatan dari testing, tracing and treatment serta vaksinasi di Bali yang ditargetkan mencapai angka dua juta penerima atau lebih pada Juli nanti.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Bali telah menentukan pilot project di tiga kawasan yang ditetapkan sebagai zona hijau, yakni Ubud di Kabupaten Gianyar, Sanur di Kota Denpasar, dan ITDC Nusa Dua di Kabupaten Badung. Penetapan zona tersebut dimaksudkan untuk membentuk zona berpola hidup sehat dan menerapkan standar protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 secara ketat dengan kebijakan vaksinasi menyeluruh terhadap orang yang tinggal dan beraktivitas di wilayah tersebut.
Hal itu sekaligus merupakan prakondisi dari beberapa tahapan yang nantinya akan ditempuh untuk kembali membuka sektor pariwisata jika situasi pandemi telah terkendali.
“Kami membahas dengan Bu Menlu dan perwakilan kementerian/lembaga, semua sudah memberikan masukan dan kita sudah mencapai kesepakatan bahwa kita memulai proses finalisasi persiapan kita dalam konsep travel corridor arrangement. Ini akan kita monitor dan evaluasi setiap dua minggu dan akan kami lakukan langkah koordinasi untuk dilaporkan kepada Presiden untuk segera dirataskan (rapat terbatas) dan diambil keputusannya,” kata Sandiaga Uno.
Evaluasi tersebut mulai dari angka vaksinasi yang terus ditingkatkan, monitoring kepatuhan protokol kesehatan, serta kesiapan dari kementerian/lembaga dalam mendukung rencana ini. Ada pula persiapan e-Visa dari pihak imigrasi, kesiapan bandara yang disiapkan Kementerian BUMN, juga peningkatan laboratorium PCR dan lain sebagainya. Dari hasil evaluasi tersebut, kemudian dilanjutkan dengan tahapan uji coba di tiga kawasan zona hijau di Bali.
“Uji coba kita akan lakukan secepatnya. Tentunya sesuai arahan Presiden di bulan Juni-Juli, kita punya waktu sekitar tiga bulan untuk persiapan, tentu harus ada simulasi dan mungkin ada trial atau pilot project. Mungkin akan ada charter flight dan kita pantau betul (pelaksanaannya di lapangan),” kata Sandiaga.
“Semakin banyak uji coba yang kita lakukan, semakin siap kita. Dan setelah kita lakukan monitoring dan evaluasi, kalau proof of concept-nya itu bisa kita dapatkan, kita bisa perluas nanti baik wilayah originasi daripada wisatawan maupun destinasi wisatanya juga. Jadi nanti mungkin bisa diperluas (tidak hanya di tiga kawasan zona hijau) juga ke destinasi lainnya seperti Kuta atau Seminyak atau Canggu atau Nusa Penida. Ini nanti akan kita evaluasi secara ketat,” sambung pria yang akrab disapa Sandi itu.
Terkait target negara dalam penerapan travel corridor arrangement, Menparekraf mengatakan penentuannya akan dipimpin oleh Kementerian Luar Negeri. Di antaranya negara yang tingkat vakinasinya tinggi, negara dengan penerapan protokol kesehatan ketat yang diikuti testing, tracing and treatment yang tinggi, juga negara dengan asas resiprokal dan faktor-faktor lainnya.
“Tadi yang sudah disebut ada beberapa negara seperti Belanda, Tiongkok, Uni Emirat Arab atau negara Timur Tengah lainnya dan Singapura. Tapi finalisasinya tergantung dari travel corridor arrangement dari masing-masing negara,” tutup Menparekraf Sandiaga Uno.
